Schoolmedia News Jakarta = Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Kemenko PMK) menggelar Rapat Koordinasi Kewirausahaan dan Ketenagakerjaan Pemuda sebagai langkah strategis memperkuat sinergi lintas sektor dalam meningkatkan kualitas pemuda Indonesia di Jakarta.
Rapat ini membahas evaluasi program tahun 2025 sekaligus merumuskan strategi tahun 2026, khususnya dalam mencapai target Indeks Pembangunan Pemuda (IPP) yang menghadapi sejumlah tantangan masih perlu mendapat perhatian, terutama pada aspek ketenagakerjaan layak dan kepemimpinan pemuda.
Deputi Bidang Koordinasi Penguatan Karakter dan Jati Diri Bangsa Kemenko PMK, Warsito, menegaskan bahwa penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda menjadi kunci dalam mendorong pertumbuhan ekonomi sekaligus menekan angka kemiskinan.
“Penguatan kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda harus menjadi prioritas bersama. Kita ingin memastikan bahwa setiap program yang dijalankan tidak hanya berjalan, tetapi benar-benar berdampak pada peningkatan investasi dan pengentasan kemiskinan,” ujar Warsito.
Warsito menyoroti masih tingginya tingkat pengangguran pemuda yang mencapai 11,78 persen, lebih tinggi dibanding rata-rata nasional. Selain itu, rasio kewirausahaan pemuda juga masih tergolong rendah. Lebih lanjut, Warsito menekankan pentingnya kolaborasi lintas kementerian dan lembaga untuk mengatasi berbagai tantangan tersebut.
“Kita perlu memperkuat koordinasi dan sinkronisasi program agar intervensi yang dilakukan tepat sasaran, terutama di daerah dengan capaian pembangunan pemuda yang masih di bawah rata-rata nasional,” imbuhnya.
Ia juga menambahkan bahwa pemerintah akan mendorong kebijakan yang lebih inklusif, termasuk bagi pemuda perempuan, penyandang disabilitas, dan kelompok rentan lainnya. Melalui rapat koordinasi ini, Kemenko PMK berharap tercipta kesamaan persepsi dan komitmen bersama dalam mengembangkan ekosistem kewirausahaan dan ketenagakerjaan pemuda yang berkelanjutan.
“Dengan kerja sama yang kuat, kita optimistis target IPP tahun 2026 dapat tercapai dan pemuda Indonesia mampu menjadi motor penggerak pembangunan nasional,” tutup Warsito.
Dalam rapat tersebut, Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas, Didik Darmanto, memaparkan arah kebijakan pembangunan pemuda dalam RPJMN 2025–2029, khususnya pada domain ketenagakerjaan layak. Didik menekankan bahwa pembangunan pemuda difokuskan pada peningkatan kualitas serta partisipasi aktif di berbagai bidang, termasuk ketenagakerjaan dan kewirausahaan.
“Pembangunan pemuda diarahkan untuk meningkatkan kualitas pendidikan, kesehatan, karakter, serta mendorong partisipasi aktif pemuda dalam ketenagakerjaan dan kewirausahaan sebagai bagian dari penguatan sumber daya manusia Indonesia,” jelas Didik.
Sementara itu, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM, Christina Agustin, menyoroti pentingnya penguatan ekosistem kewirausahaan sebagai fondasi pertumbuhan wirausaha muda di Indonesia.
“Mayoritas UMKM di Indonesia masih berskala mikro dan menghadapi berbagai tantangan seperti keterbatasan akses pembiayaan, pasar, serta teknologi. Oleh karena itu, penguatan ekosistem bisnis menjadi kunci agar wirausaha pemuda dapat naik kelas dan berdaya saing,” ujar Christina.
Plt Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora), Rinilda, turut menekankan pentingnya integrasi ekosistem layanan kepemudaan melalui pendekatan kolaboratif.
“Program kepemudaan saat ini masih berjalan parsial dan belum terintegrasi. Melalui pendekatan seperti Wirasena Hub, kami mendorong integrasi layanan mulai dari pelatihan, inkubasi, mentoring, pembiayaan hingga akses pasar dalam satu ekosistem yang terhubung,” jelas Rinilda.
Rapat yang berlangsung secara luring dan daring ini dihadiri oleh Direktur Agama, Kebudayaan, Pemuda, dan Olahraga Kementerian PPN/Bappenas; Didik Darmanto, Plt Asisten Deputi Bina Kepemudaan Badan Usaha dan Swasta Kementerian Pemuda dan Olahraga (Kemenpora); Rinilda, Asisten Deputi Ekosistem Bisnis Wirausaha Kementerian UMKM; Christina Agustin; serta perwakilan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Kementerian Investasi & Hilirisasi, Kementerian Ketenagakerjaan, dan kementerian/lembaga terkait lainnya.
Tim Schoolmedia
Tinggalkan Komentar